Pengantar Jaringan Jaga Deca
Jaringan Jaga Deca memandang bahwa perdebatan tentang koperasi hari ini tidak bisa dilepaskan dari kenyataan ekonomi-politik Indonesia yang semakin dikuasai oleh oligarki. Ketika negara meluncurkan program Koperasi Merah Putih secara masif, publik memang disuguhi harapan tentang kebangkitan ekonomi desa dan penguatan rakyat kecil. Namun pada saat yang sama, penguasaan tanah, distribusi pangan, pembiayaan, hingga rantai perdagangan nasional tetap terkonsentrasi pada kelompok-kelompok besar yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
Dalam situasi seperti itu, koperasi tidak cukup dibicarakan sebagai program administratif atau proyek pembangunan semata. Ia harus ditempatkan dalam pertanyaan yang lebih mendasar: apakah koperasi sungguh menjadi alat demokrasi ekonomi rakyat, atau justru sedang diarahkan menjadi instrumen baru yang memperluas kendali oligarki sampai ke desa-desa.
Atas dasar kegelisahan itulah, tulisan dialog imajiner karya Ruddy Gustave ini dipublikasikan. Dengan menghadirkan sosok Drs. Mohammad Hatta dalam percakapan lintas zaman, penulis mencoba membaca ulang cita-cita koperasi di tengah realitas Indonesia hari ini—ketika ketimpangan semakin melebar dan demokrasi ekonomi terus mengalami pelemahan.
Dialog ini bukan percakapan historis, melainkan refleksi kritis yang menggunakan pendekatan imajinatif untuk membuka ruang diskusi publik mengenai arah pembangunan ekonomi nasional, relasi negara dan modal, serta masa depan rakyat desa di tengah bayang-bayang oligarki.
Bagi Jaringan Jaga Deca, penting untuk memastikan bahwa koperasi tidak berhenti sebagai slogan politik atau ornamen pembangunan, tetapi benar-benar tumbuh sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat yang demokratis, transparan, dan berdaulat.
Berikut dialog imajiner tersebut.
DIALOG IMAJINER
Koperasi Merah Putih di Bawah Bayang-Bayang Oligarki
Sebuah percakapan lintas zaman bersama Drs. Mohammad Hatta
Oleh: Ruddy Gustave
Catatan redaksi: Ruangan ini terasa berbeda malam itu — dingin, tenang, berbau tinta dan kertas lama. Di sudut kursi rotan tua, sosok Drs. Mohammad Hatta duduk tegak, kacamatanya berkilau tipis. Ia tersenyum sabar, seolah waktu tak pernah benar-benar memisahkan kita darinya. Dialog ini dibayangkan terjadi pada tahun 2025, ketika pemerintah Indonesia meluncurkan program Koperasi Merah Putih.
Saya:
Selamat malam, Bung Hatta. Terima kasih sudi hadir dalam obrolan ini. Pemerintah hari ini meluncurkan program ”Koperasi Merah Putih”— 80.000 koperasi desa yang akan dibangun serentak di seluruh Indonesia. Tapi di saat yang sama, ekonomi Indonesia dikuasai oleh oligarki. Apakah koperasi masih relevan?
Hatta:
Justru di situlah relevansinya. Angka 80.000 itu membesarkan hati saya. Tapi izinkan saya bertanya lebih dahulu: apakah koperasi ini lahir dari kehendak rakyat desa itu sendiri, atau lahir dari kehendak Jakarta? Sebab koperasi yang sejati bukan sekadar badan hukum — ia adalah jiwa kolektif yang tumbuh dari bawah. Ketika alat produksi terkonsentrasi pada segelintir elite, koperasi adalah bentuk perlawanan
terhadap konsentrasi kapital. Tapi saya khawatir—yang Anda sebut “koperasi merah putih” bisa saja hanya menjadi kosmetik nasionalisme untuk menutupi dominasi oligarki.
Saya:
Maksud Bung, koperasi bisa dijadikan alat legitimasi kekuasaan? Memang, program ini dirancang dari atas — Perpres sudah ditandatangani, anggaran disiapkan, target ditetapkan. Namun ada kekhawatiran dari para pengamat: program ini bisa menjadi kendaraan bagi kelompok -kelompok besar, para oligarki, untuk menguasai rantai pasok desa. Bagaimana Bung membaca ini?
Hatta:
Tepat sekali. Kekhawatiran itu sangat masuk akal, dan bukan hal baru. Sejak zaman kolonial pun, lembaga ekonomi rakyat selalu menjadi incaran kekuatan modal besar. Koperasi bisa menjadi tameng rakyat — tetapi bisa pula menjadi topeng. Ketika modal besar masuk melalui pintu belakang koperasi, maka yang berubah hanyalah papan namanya saja, bukan nasib rakyatnya. Dalam banyak kasus, negara tidak netral. Ia sering menjadi perpanjangan tangan kepentingan kapital besar. Jika koperasi dibentuk dari atas—top-down—tanpa kontrol anggota, maka ia berubah fungsi: bukan alat emansipasi, tetapi alat stabilisasi sistem yang timpang.
Saya:
Bagaimana kita melihat peran negara dalam konteks ini? Bung pernah menulis bahwa koperasi adalah “soko guru perekonomian nasional”. Tapi dalam kenyataannya, koperasi di Indonesia selama puluhan tahun justru termarjinalkan. Mengapa ini bisa terjadi?
Hatta:
Karena kita sering salah memahami koperasi. Koperasi direduksi menjadi program pemerintah, bukan gerakan rakyat. Ia diisi dengan orang-orang titipan, bukan anggota yang berswadaya. Dana bergulir masuk, tapi pertanggungjawaban tidak bergulir. Yang terjadi adalah koperasi tanpa semangat berkoperasi — bentuknya ada, rohnya tidak. Dan tanpa roh itu, ia mudah disusupi kepentingan yang lebih besar. Negara hari ini sering terjebak dalam logika akumulasi kapital: memberi konsesi lahan pada korporasi besar, memfasilitasi investasi ekstraktif, dan meminggirkan ekonomi rakyat. Jika koperasi hanya ditempatkan sebagai “pelengkap”—sementara sumber daya strategis tetap dikuasai oligarki—maka koperasi tidak akan pernah menjadi kekuatan struktural.
Saya:
Berarti problemnya bukan sekadar kelembagaan koperasi. Ada yang menyebut bahwa Koperasi Merah Putih ini bisa menjadi alat distribusi komoditas strategis — beras, minyak goreng, pupuk — dari perusahaan-perusahaan besar ke desa. Dalam pandangan Bung, apakah itu koperasi atau itu hanya agen distribusi berlogo koperasi?
Hatta:
Benar. Anda menyentuh inti persoalannya. Ini soal relasi kuasa dalam ekonomi politik. Koperasi yang sejati bukan sekadar menyalurkan barang dari atas ke bawah — itu pekerjaan ekspedisi. Koperasi yang sesungguhnya memungkinkan anggotanya mengendalikan harga, memiliki gudang bersama, memproses hasil bumi mereka sendiri, dan menentukan ke mana surplus ekonomi itu mengalir. Kalau koperasi hanya menjadi tangan panjang oligarki ke desa, maka ia bukan pembebas, melainkan perpanjangan rantai ketergantungan. Koperasi tidak bisa tumbuh dalam ruang hampa. Ia berhadapan langsung dengan: kapital besar, struktur pasar yang monopolistik, dan kebijakan negara yang bias kelas. Tanpa perubahan struktur, koperasi hanya akan menjadi pemain kecil yang terus tersingkir.
Saya:
Lantas, apakah Bung pesimis dengan program ini?
Hatta:
Saya tidak pernah pesimis terhadap rakyat. Saya hanya skeptis terhadap sistem yang mengaku berpihak pada rakyat. Ada beda antara keduanya. Saya percaya bahwa di setiap desa di Nusantara ini, ada potensi gotong royong yang luar biasa. Yang perlu dijaga adalah agar potensi itu tidak dicuri atas nama program pemerintah. Jika koperasi ini benar-benar dikelola secara demokratis oleh warga desa, saya akan bangga melihatnya. Namun jika ia digunakan untuk memuluskan konsentrasi kekuasaan ekonomi segelintir orang — maka itu pengkhianatan atas cita-cita saya.
Saya:
Apa syarat yang paling mendasar agar Koperasi Merah Putih ini tidak menjadi alat oligarki?
Hatta:
Ada tiga hal yang tidak bisa ditawar. Pertama, kedaulatan anggota: satu anggota satu suara — bukan satu rupiah satu suara seperti dalam perusahaan modal. Kedua, transparansi total: laporan keuangan harus terbuka untuk setiap anggota, tanpa pengecualian, tanpa bahasa yang sengaja dipersulit. Ketiga, surplus harus kembali ke anggota secara proporsional — bukan mengendap di kantong pengurus atau mengalir ke investor luar. Tanpa tiga hal itu, namanya boleh koperasi, tapi hakikatnya bukan.
Saya:
Ada perdebatan apakah koperasi bisa bersaing dengan konglomerat dan platform digital raksasa yang kini menguasai distribusi pangan dan kebutuhan pokok di desa. Bukankah koperasi sudah ketinggalan zaman?
Hatta:
Justru sebaliknya. Di era ketika platform digital menghisap data dan keuntungan dari jutaan transaksi kecil lalu mengirimkannya ke server di luar negeri — koperasi adalah jawaban yang paling relevan. Koperasi tidak perlu mengalahkan Gojek atau Amazon. Ia hanya perlu memastikan bahwa nilai ekonomi yang tercipta di desa, tetap tinggal di desa. Teknologi boleh berubah; prinsip keadilan tidak. Koperasi yang cerdas bisa menggunakan teknologi tanpa kehilangan jiwa demokratisnya.
Saya:
Lalu bagaimana dengan neoliberalisme yang mendorong pasar bebas?
Hatta:
Neoliberalisme memuja efisiensi pasar, tetapi mengabaikan keadilan. Dalam sistem itu, yang kuat akan semakin kuat. Koperasi, yang berbasis solidaritas, sering dianggap tidak kompetitif—padahal sebenarnya ia sedang melawan logika akumulasi yang eksploitatif. Jika “koperasi merah putih” dipaksa tunduk pada logika pasar bebas, maka ia akan kehilangan jiwanya.
Saya:
Apa bentuk penyimpangan paling berbahaya dari koperasi hari ini?
Hatta:
Ada tiga: 1. Kooptasi oleh elite politik, Koperasi dijadikan kendaraan distribusi patronase. 2. Subordinasi terhadap kapital besar, Koperasi hanya jadi rantai pasok murah bagi korporasi. 3. Depolitisasi koperasi, Koperasi direduksi menjadi sekadar unit bisnis, bukan gerakan sosial.
Saya:
Kalau begitu, seperti apa “koperasi merah putih” yang benar-benar radikal?
Hatta (menatap tajam):
Jika Anda ingin jujur secara politik, maka koperasi harus: Mengambil alih kontrol atas alat produksi rakyat (tanah, distribusi, pembiayaan). Memutus ketergantungan pada kapital besar bukan menjadi mitra subordinatnya. Menjadi basis kekuatan ekonomi kolektif yang menegosiasikan harga, produksi, dan distribusi. Terhubung dengan gerakan sosial bukan berdiri sebagai entitas teknokratis.
Saya:
Apakah ini berarti koperasi harus menjadi alat perlawanan?
Hatta:
Koperasi sejak awal adalah alat perjuangan. Bedanya, dulu melawan kolonialisme. Sekarang, ia harus berhadapan dengan kolonialisme bentuk baru: oligarki domestik dan kapital global.
Saya:
Terakhir, Bung—apa peringatan Anda untuk pemerintah hari ini. Dan, pesan terakhir Bung untuk generasi muda yang mungkin akan mengelola Koperasi Merah Putih ini?
Hatta:
Jangan gunakan “merah putih” untuk menutupi ketimpangan. Jika koperasi hanya dijadikan slogan tanpa redistribusi kekuasaan ekonomi, maka itu bukan kebijakan—itu ilusi.
Penutup: Dari Retorika ke Pertarungan Struktur
Dalam pembacaan ekonomi politik, “koperasi merah putih” bukan sekadar program ekonomi, tetapi arena konflik antara: kapital vs rakyat, oligarki vs demokrasi ekonomi, akumulasi vs distribusi. Tanpa keberanian untuk: membatasi dominasi oligarki, mereformasi kepemilikan sumber daya, dan menggeser orientasi negara dari akumulasi ke distribusi, koperasi hanya akan menjadi ornamen dalam sistem yang timpang. Jangan takut pada yang berkuasa, takutlah pada hati nurani yang diam. Koperasi adalah perlawanan yang halus — bukan dengan bedil, tapi dengan pembukuan yang jujur, rapat anggota yang hidup, dan keberanian berkata tidak ketika kepentingan luar hendak masuk. Ingatlah: setiap anggota koperasi adalah pemilik, bukan pelanggan. Perlakukan mereka seperti itu, dan koperasi kalian akan hidup lebih lama dari rezim mana pun.
Catatan penutup: Sosok itu kemudian menutup buku catatannya, mengedurkan kacamatanya, dan tersenyum tipis — senyum yang biasa ia tunjukkan ketika berbicara tentang sesuatu yang ia percaya sepenuh hati. “Koperasi bukan nostalgia,” katanya sambil bangkit. “Ia adalah masa depan yang belum selesai kita bangun.”
Dan malam itu, kursi rotan itu kembali kosong.
Denpasar, awal Mei 2026