Konflik Baru dalam Kapitalisme Global
Kebijakan baru Tiongkok yang menyatakan bahwa perusahaan yang mematuhi sanksi Amerika Serikat dapat dihukum menunjukkan bahwa dunia sedang memasuki fase baru konflik kapitalisme global. Ini bukan lagi sekadar perang dagang biasa atau perselisihan diplomatik antarnegara, melainkan pertarungan terbuka antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam memperebutkan dominasi atas pasar, teknologi, sumber daya alam, jalur perdagangan, dan arah ekonomi global.
Selama puluhan tahun setelah Perang Dingin, Amerika Serikat berdiri sebagai pusat utama kapitalisme dunia. Dominasi AS tidak hanya dibangun melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui kontrol terhadap sistem keuangan internasional, perdagangan global, teknologi tinggi, serta dominasi dolar sebagai alat transaksi dunia. Dengan posisi itu, Amerika Serikat mampu menggunakan sanksi ekonomi sebagai alat politik internasional untuk menekan negara, perusahaan, bahkan individu yang dianggap mengganggu kepentingannya.
Namun dalam beberapa dekade terakhir, Tiongkok tumbuh sangat cepat menjadi kekuatan kapitalisme baru. China tidak lagi sekadar menjadi “pabrik dunia” yang memproduksi barang murah bagi negara-negara Barat, tetapi telah berkembang menjadi kekuatan industri, teknologi, perdagangan, dan investasi global. Hari ini China menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia dan menjadi mitra dagang utama bagi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi China yang sangat cepat melahirkan ekspansi kapital dalam skala besar. Perusahaan-perusahaan China memperluas investasi ke Asia, Afrika, dan Amerika Latin melalui proyek infrastruktur, pertambangan, energi, industri manufaktur, dan penguasaan rantai pasok bahan mentah strategis. Dalam konteks ini, China tumbuh sebagai kekuatan kapitalisme monopoli baru yang mulai menantang dominasi lama Amerika Serikat.
Karena itu konflik antara AS dan China bukan pertentangan antara kapitalisme dan sosialisme, melainkan perebutan dominasi antara dua kekuatan kapital besar dunia. AS berusaha mempertahankan hegemoninya, sementara China berusaha memperluas pengaruh ekonomi dan geopolitiknya.
Dalam konteks itulah aturan baru China muncul. Beijing melihat Amerika Serikat semakin agresif menggunakan sanksi ekonomi untuk membatasi pertumbuhan industrinya, terutama di sektor teknologi, perdagangan, semikonduktor, dan energi. Sebagai respons, China mulai membangun perlindungan hukumnya sendiri agar perusahaan internasional tidak hanya tunduk pada kepentingan Washington.
Aturan tersebut menunjukkan bahwa globalisasi yang selama ini dipromosikan sebagai perdagangan bebas sebenarnya tetap dikendalikan oleh perebutan kekuasaan antar kekuatan kapital besar dunia. Ketika dominasi lama mulai ditantang oleh kekuatan baru, maka yang muncul bukan keterbukaan yang lebih adil, tetapi fragmentasi ekonomi global dan persaingan yang semakin tajam.
Krisis Global dan Perebutan Negara Berkembang
Krisis ekonomi global yang berkepanjangan turut memperdalam konflik tersebut. Sejak krisis finansial 2008, ekonomi dunia tidak pernah benar-benar pulih secara stabil. Pertumbuhan ekonomi global melambat, sementara banyak negara kapitalis besar menghadapi stagnasi industri, krisis utang, dan rendahnya daya beli masyarakat.
Di saat yang sama, kapasitas produksi industri global terus meningkat sangat cepat. Dalam banyak sektor terjadi overproduksi: kendaraan listrik, baja, semikonduktor, elektronik, energi, hingga produk pertanian diproduksi dalam jumlah jauh lebih besar dibanding kemampuan pasar menyerapnya. Persaingan antar perusahaan dan antar negara kapitalis menjadi semakin tajam. Negara-negara besar berlomba mencari pasar baru, sumber bahan mentah murah, dan tenaga kerja murah untuk mempertahankan keuntungan industrinya.
Dalam situasi seperti ini, negara-negara berkembang menjadi wilayah perebutan pengaruh kedua kekuatan besar tersebut. Indonesia berada tepat di tengah situasi itu.
Indonesia adalah negeri yang struktur ekonominya sangat bergantung pada kapital asing, investasi luar negeri, ekspor bahan mentah, dan pasar global. Industrialisasi Indonesia selama ini tidak dibangun di atas kemandirian industri nasional yang kuat, melainkan bertumpu pada masuknya modal internasional dan eksploitasi sumber daya alam. Dengan kata lain, Indonesia tidak benar-benar membangun basis industri nasional yang mandiri, tetapi lebih berkembang sebagai tempat produksi, pasar, dan penyedia bahan mentah bagi kebutuhan kapital global.
Akibatnya struktur ekonomi Indonesia menjadi sangat tergantung pada investasi asing, fluktuasi pasar dunia, serta kebutuhan industri negara-negara besar. Ketika harga komoditas naik, ekonomi tampak tumbuh. Tetapi ketika pasar global melambat, perang dagang meningkat, atau terjadi krisis internasional, dampaknya langsung menghantam ekonomi dalam negeri, mulai dari PHK, turunnya daya beli rakyat, hingga meningkatnya kemiskinan dan kerentanan sosial.
Karena itu Indonesia menjadi wilayah penting dalam perebutan kapital global. Nikel, batu bara, sawit, gas, tanah luas, tenaga kerja murah, dan posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menjadikan negeri ini diperebutkan sebagai basis produksi dan sumber bahan mentah bagi industri global.
China membutuhkan Indonesia untuk menopang rantai pasok industrinya, terutama dalam proyek hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik. Di sisi lain, AS dan negara-negara Barat juga berusaha mengurangi dominasi China atas rantai pasok global dan memperbesar pengaruh ekonominya di kawasan Asia Pasifik.
Akibatnya Indonesia terus didorong membuka ruang investasi seluas-luasnya melalui proyek hilirisasi, kawasan industri, tambang, infrastruktur, perkebunan besar, dan proyek strategis nasional. Negara berlomba menciptakan “iklim investasi” agar modal asing terus masuk.
Namun dalam praktiknya, negara sering kali lebih sibuk menjaga stabilitas investasi daripada melindungi rakyatnya sendiri. Regulasi dipermudah, izin dipercepat, tanah dibuka untuk industri dan pertambangan, sementara perlindungan sosial dan hak-hak rakyat dilemahkan atas nama pertumbuhan ekonomi.
Buruh dan Kaum Tani Menanggung Beban
Di titik inilah dampak paling keras dirasakan oleh buruh, kaum tani, perempuan, dan rakyat miskin.
Dalam persaingan kapital global, buruh diposisikan sebagai alat produksi murah untuk menjaga keuntungan industri dan menarik investasi asing. Upah ditekan agar tetap kompetitif, sistem kerja kontrak dipertahankan, outsourcing diperluas, dan PHK dipermudah. Industrialisasi memang menciptakan pekerjaan, tetapi pekerjaan yang lahir sering kali tidak memberikan kepastian hidup bagi kelas pekerja.
Buruh bekerja dalam tekanan target produksi tinggi, jam kerja panjang, dan risiko keselamatan kerja yang besar, sementara keuntungan industri terkonsentrasi pada korporasi besar dan elite ekonomi. Di berbagai kawasan industri dan proyek hilirisasi, kecelakaan kerja, kematian buruh, kriminalisasi protes, hingga pemotongan hak normatif terus terjadi.
Kaum tani secara umum mengalami tekanan yang tidak kalah besar. Ekspansi industri, pertambangan, perkebunan besar, dan proyek strategis membutuhkan tanah dalam skala luas. Akibatnya lahan pertanian terus menyusut dan konflik perebutan tanah terus meningkat.
Petani kehilangan tanah produksi, kehilangan ruang hidup, dan dipaksa masuk ke dalam sistem pasar yang dikendalikan korporasi besar. Ketika tanah berubah menjadi kawasan industri, tambang, atau perkebunan skala besar, kaum tani tidak hanya kehilangan mata pencaharian, tetapi juga kehilangan dasar kehidupannya.
Sementara itu harga hasil pertanian semakin ditentukan pasar global yang tidak mereka kuasai. Biaya pupuk dan produksi naik, harga panen tidak stabil, dan ketergantungan terhadap korporasi pangan semakin besar. Dalam situasi seperti ini, kaum tani semakin rentan jatuh ke dalam utang, kemiskinan, dan kehilangan tanah.
Nasib serupa juga dialami nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin di wilayah-wilayah industri dan tambang. Laut, hutan, sungai, dan ruang hidup mereka berubah menjadi objek eksploitasi demi kebutuhan investasi dan ekspansi kapital global.
Perempuan Menanggung Beban Berlapis
Namun perempuan mengalami dampak yang jauh lebih berlapis dibanding kelompok lainnya. Perempuan bukan hanya mengalami tekanan yang sama sebagai buruh, petani, atau rakyat miskin, tetapi juga menanggung beban sosial yang dilekatkan oleh sistem patriarki di dalam keluarga dan masyarakat. Karena itu, setiap krisis ekonomi, perampasan ruang hidup, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga bencana ekologis selalu memberi tekanan yang lebih berat kepada perempuan.
Dalam sistem industri yang berorientasi pada tenaga kerja murah, buruh perempuan sering ditempatkan pada posisi paling rentan: kontrak jangka pendek, upah rendah, minim perlindungan, dan mudah di-PHK. Di banyak sektor manufaktur, perkebunan, elektronik, makanan, hingga industri padat karya, perempuan dipilih karena dianggap lebih “patuh”, lebih mudah diatur, dan dapat dibayar lebih murah. Mereka bekerja dalam target produksi tinggi dengan pengawasan ketat, tetapi sering kali tetap tidak memiliki kepastian kerja maupun jaminan hidup layak.
Namun beban perempuan tidak berhenti di tempat kerja. Ketika pulang ke rumah, perempuan tetap diposisikan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap keberlangsungan keluarga. Dalam situasi ekonomi yang memburuk, perempuanlah yang paling dahulu memikirkan bagaimana makanan tetap tersedia di rumah, bagaimana anak-anak tetap sekolah, bagaimana keluarga tetap sehat, dan bagaimana kebutuhan sehari-hari tetap terpenuhi di tengah pendapatan yang semakin sempit.
Ketika harga pangan naik, upah tidak cukup, atau anggota keluarga kehilangan pekerjaan, perempuan biasanya dipaksa mencari cara agar keluarga tetap bertahan hidup. Mereka mengurangi konsumsi diri sendiri, mencari pekerjaan tambahan di sektor informal, berutang, atau bekerja lebih panjang tanpa perlindungan kerja. Dalam banyak keluarga miskin, perempuan menjadi penyangga utama krisis yang menutupi kehancuran ekonomi rumah tangga dengan pengorbanannya sendiri.
Karena itu krisis kapitalisme global tidak hanya memperbesar eksploitasi terhadap tenaga kerja perempuan, tetapi juga memperbesar beban reproduksi sosial yang harus mereka tanggung secara tidak terlihat dan tidak dibayar. Perempuan dipaksa menjaga keberlangsungan hidup keluarga di tengah negara yang semakin melepaskan tanggung jawab sosialnya.
Di wilayah tambang dan kawasan industri, perempuan juga mengalami kehancuran ruang hidup secara langsung. Tanah pertanian hilang, sumber air tercemar, biaya hidup meningkat, dan akses terhadap pangan semakin sulit. Ketika sawah berubah menjadi tambang atau kawasan industri, perempuan tani kehilangan bukan hanya sumber pendapatan, tetapi juga ruang produksi pangan keluarga yang selama ini menopang kehidupan sehari-hari.
Banyak perempuan akhirnya terdorong masuk ke pekerjaan informal yang berupah rendah dan tanpa perlindungan: buruh harian, pekerja rumah tangga, pedagang kecil, atau pekerjaan serabutan lain yang tidak memberikan jaminan hidup. Dalam kondisi seperti itu, perempuan menghadapi kerentanan berlapis: eksploitasi ekonomi, beban domestik, hingga kekerasan berbasis gender.
Dampak itu menjadi lebih berat lagi ketika terjadi krisis lingkungan dan bencana ekologis. Kerusakan hutan, banjir, kekeringan, pencemaran laut, dan krisis iklim tidak dialami secara netral. Perempuan sering menjadi pihak yang paling terdampak karena merekalah yang paling banyak bertanggung jawab terhadap kebutuhan dasar keluarga.
Dalam situasi bencana, perempuan biasanya lebih dahulu memikirkan keselamatan anak-anak, orang tua, dan anggota keluarga lainnya sebelum dirinya sendiri. Mereka memastikan makanan tersedia, menyelamatkan dokumen keluarga, membawa perlengkapan anak, menjaga anggota keluarga yang sakit, hingga tetap mengurus kebutuhan rumah tangga di tengah situasi darurat. Akibatnya perempuan sering menghadapi risiko lebih besar menjadi korban, mengalami kelelahan ekstrem, kehilangan kesehatan, bahkan kehilangan nyawa.
Di banyak wilayah bencana dan konflik agraria, perempuan juga menghadapi ancaman kekerasan seksual, perdagangan orang, dan eksploitasi ketika kondisi sosial-ekonomi keluarga runtuh. Dalam banyak kasus, perempuan dipaksa menjadi pihak yang paling bertahan di tengah kehancuran, tetapi justru paling sedikit mendapat perlindungan.
Apa yang Harus Dilakukan Rakyat?
Karena itu, di tengah perebutan dominasi global antara AS dan China, rakyat tidak bisa melihat konflik ini sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Perebutan kapital global selalu berujung pada perebutan tanah, tenaga kerja, sumber pangan, air, dan ruang hidup rakyat. Dampaknya langsung masuk ke dapur keluarga, ke sawah petani, ke laut nelayan, ke tubuh buruh, dan paling berat dirasakan perempuan yang menanggung beban berlapis dalam menjaga keberlangsungan hidup keluarga.
Situasi ini menunjukkan bahwa rakyat tidak bisa terus bergantung pada janji pertumbuhan ekonomi dan investasi semata. Pengalaman selama ini memperlihatkan bahwa ketika krisis datang, rakyat kecil selalu menjadi pihak pertama yang menanggung beban: upah ditekan, harga kebutuhan pokok naik, bantuan sosial dibatasi, tanah dirampas, lingkungan rusak, dan pekerjaan menjadi semakin tidak pasti.
Karena itu, hal paling penting bagi buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan rakyat miskin lainnya adalah memperkuat kolektivitas dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Krisis yang dihadapi rakyat tidak dapat diselesaikan secara individual. Ketika kehidupan semakin mahal dan ruang hidup semakin sempit, rakyat membutuhkan solidaritas sosial yang nyata di tingkat komunitas, kampung, desa, tempat kerja, dan organisasi rakyat.
Buruh perlu memperkuat persatuan dan organisasi untuk mempertahankan hak-haknya dari tekanan upah murah, PHK, outsourcing, dan penghancuran serikat pekerja. Kaum tani perlu memperkuat perjuangan mempertahankan tanah, air, dan sumber produksi pangan dari ekspansi tambang, industri, dan perkebunan besar. Nelayan perlu mempertahankan wilayah tangkap dan ruang laut dari pencemaran, reklamasi, dan eksploitasi korporasi besar. Masyarakat adat perlu mempertahankan wilayah hidup dan hutan mereka dari perampasan atas nama investasi dan proyek strategis.
Sementara itu perempuan perlu ditempatkan bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai kekuatan utama dalam mempertahankan kehidupan rakyat. Selama ini perempuan menjadi pihak yang paling banyak menopang keluarga di tengah krisis: memastikan makanan tetap ada, menjaga kesehatan keluarga, merawat anak, hingga bertahan dalam situasi bencana dan kehancuran ekonomi. Karena itu perjuangan rakyat juga harus memastikan perempuan memiliki ruang kepemimpinan, perlindungan, dan posisi yang setara dalam organisasi dan pengambilan keputusan komunitas.
Dalam menghadapi ancaman krisis pangan dan ekonomi, rakyat juga perlu mulai membangun kemandirian pangan di tingkat keluarga dan komunitas. Pekarangan, lahan desa, pertanian komunitas, benih lokal, dan sistem produksi pangan rakyat menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar yang semakin mahal dan tidak stabil. Kemandirian pangan bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi juga bagian dari mempertahankan kedaulatan rakyat atas kehidupannya sendiri.
Di saat yang sama, perjuangan mempertahankan lingkungan hidup menjadi semakin penting. Air, hutan, tanah, sungai, dan laut adalah dasar kehidupan rakyat. Ketika sumber-sumber itu rusak akibat tambang, industri ekstraktif, dan proyek besar, maka yang paling dahulu merasakan dampaknya adalah rakyat kecil. Karena itu mempertahankan lingkungan bukan sekadar isu ekologis, tetapi juga perjuangan mempertahankan kehidupan dan masa depan komunitas.
Rakyat juga perlu terus mendesak negara agar memenuhi tanggung jawab sosialnya. Jaminan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, perlindungan kerja, jaminan hari tua, perlindungan terhadap perempuan dan anak, hingga akses terhadap pangan dan air bersih bukanlah belas kasihan negara, tetapi hak rakyat yang wajib dipenuhi. Ketika negara terlalu tunduk pada kepentingan investasi dan modal besar, rakyat harus semakin kuat menuntut agar anggaran dan kebijakan diprioritaskan untuk kebutuhan sosial rakyat, bukan semata untuk melayani kepentingan korporasi dan proyek investasi.
Selain itu, komunitas rakyat perlu mulai memikirkan pembangunan ekonomi kolektif yang lebih mandiri dan saling menopang. Koperasi rakyat, produksi komunitas, lumbung pangan, pasar alternatif, hingga jaringan solidaritas antar komunitas menjadi penting untuk memperkuat daya tahan rakyat menghadapi krisis global yang semakin tidak menentu. Sebab jika seluruh kehidupan rakyat terus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar dan kepentingan kapital besar, maka rakyat akan semakin rentan ketika krisis ekonomi kembali memburuk.
Pada akhirnya, situasi global hari ini menunjukkan bahwa rakyat tidak cukup hanya menjadi penonton dalam perebutan kekuasaan ekonomi dunia. Buruh, petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan, dan rakyat miskin harus membangun kekuatan kolektifnya sendiri untuk mempertahankan ruang hidup, hak-hak sosial, dan masa depan mereka. Sebab di tengah perebutan kapital global, hanya rakyat yang terorganisir dan saling menopang yang memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan melawan dampak krisis yang terus membesar.